jokowidodo-proklamasi

Jakarta, Rokokslot News – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memangkas target pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 melalui utang. Caranya dengan menekan target penerbitan surat berharga negara.

Keputusan ini ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Perpres No. 75/2023 ini, ditetapkan dan ditandatangani Jokowi pada 10 November 2023 dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal yang sama. Di dalamnya disebutkan perubahan strategi pembiayaan anggaran ini termasuk ingin memanfaatkan dana saldo anggaran lebih (SAL).

“Bahwa untuk melakukan penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II,” dikutip dari Perpres 75/2023, Senin (13/11/2023).

Adapun rincian pembiayaan anggaran yang Jokowi tetapkan berubah, melalui pembiayaan utang menjadi Rp 421,21 triliun atau turun sekitar 39,50% dari target pembiayaan utang dalam Perpres 103/2022 sebesar Rp 696,31 triliun.

Penurunan target pembiayaan utang itu terjadi karena penerbitan surat berharga negara (SBN) turun drastis menjadi Rp 437,83 triliun dari sebelumnya Rp 712,93 triliun. Adapun untuk pinjaman secara neto tetap minus Rp 16,62 triliun.

Komponen lainnya yang berubah berasal dari sisi pembiayaan lainnya yang Jokowi naikkan hingga 215,4% menjadi sebesar Rp 229,71 triliun dari sebelumnya Rp 72,83 triliun. Berasal dari penggunaan saldo anggaran lebih atau SAL sebesar Rp 226,88 triliun dari sebelumnya yang hanya ditetapkan Rp 70 triliun.

Sebagai informasi, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2022 yang telah diaudit, SAL awal Januari 2022 sebesar Rp 337,77 triliun, dan hingga akhir tahun 2022 menjadi sebesar RP 478,95 triliun.

Dengan demikian, secara keseluruhan, total rincian pembiayaan anggaran dalam APBN 2023 menjadi sebesar Rp 479,92 triliun sesuai dengan Perpres 75/2023, dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 598,15 triliun dalam Perpres 103/2022.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto sebelumnya telah menjelaskan bahwa penyesuaian target pembiayaan dari sisi utang itu disebabkan turunnya target defisit APBN 2023 berdasarkan laporan semester I dan prognosa semester II-2023.

Hingga akhir tahun, Kementerian Keuangan memperkirakan defisit APBN 2023 hanya akan sebesar Rp 486,4 triliun atau sebesar 2,28% dari PDB. Besaran defisit itu jauh lebih rendah dari perkiraan awal defisit dalam UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN 2023 sebesar Rp 598,15 triliun atau setara 2,84% dari PDB.

“Outlook defisit lebih rendah dari lapsem tentu kebutuhan pembiayaan menyesuaikan, dan kedua sebagaimana kami selalu sampaikan dalam memenuhi pembiayaan kami selalu fleksibel dari sisi instrumen maupun issuance,” tegas Suminto bulan lalu.

“Kami memahami beberapa tahun terakhir dengan dinamika global tinggi, volatilitas tinggi, tantangan issuance kami juga opportunistic approach,” ungkapnya.

10 thoughts on “Jokowi Pangkas Penarikan Utang RI Akhir 2023”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *